KEMISKINAN dan PENDIDIKAN

       Berbicara soal masalah sosial, kemiskinan adalah persoalan yang terus menghantui  suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju. Ya, menurut data negara maju pun masih berkutat dengan kemiskinan walaupun tingkatnya tidak setinggi negara berkembang.

     Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang maupun sekelompok orang tidak mampu atau kesulitan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan yang dimaksud antara lain pangan, sandang, papan, serta akses kesehatan. Penduduk miskin biasanya diindikasikan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dapur, kesulitan memperoleh pakaian layak dan tidak punya tempat tinggal yang layak huni.

      Sebagai masalah sosial, kemiskinan juga menyebabkan rentetan masalah lainnya. Meningkatnya kemiskinan umumnya juga diikuti dengan meningkatnya tingkat kriminalitas baik itu perampokan, pencurian, dan sebagainya. Sedangkan secara fisik, tingginya kemiskinan berarti banyaknya daerah kumuh dan tunawisma yang akan merusak estetik suatu wilayah. Hal seperti inilah yang juga terjadi di Indonesia.

    Dalam undang-undang disebutkan bahwa penduduk miskin dipelihara oleh negara. Namun sebelum kita berbicara soal siapa yang harusnya bertanggung jawab pada kemiskinan alangkah lebih baik jika kita membicaran faktor-faktor penyebab kemiskinan.

     Secara umum kita akan membagi faktor penyebab kemiskinan menjadi 2 faktor yaitu faktor eksternal dari pemerintah dan faktor internal dari penduduk itu sendiri. 

1.  Faktor eksternal

     Di faktor eksternal kita akan membahas tentang manajemen kebijakan dan ekonomi secara makro. Manajemen kebijakan dan kaitannya dengan kemiskinan artinya adanya kebijakan publik yang tidak tepat sasaran atau ada kebijakan yang diselewengkan. Suatu kebijakan yang tidak tepat sasaran bisa berujung dengan terganggunya ekonomi suatu negara. Misalnya adanya kebijakan tentang investasi yang justru menyebabkan investasi terhambat. Hal ini tentu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan minimnya ketersediaan lapangan kerja. Proses perizinan yang sulit di Indonesia salah satu contohnya.

   Namun kebijakan yang tepat sasaran pun tidak berarti jika dalam praktiknya diselewengkan. Korupsi, praktik pungli merupakan contoh kelam dari penyelewengan. Banyaknya praktik penyelewengan tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga menyebabkan anggaran yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan malah disalah gunakan. Tidak jarang dana tersebut malah masuk ke kantong pribadi para pejabat, tindakan tidak bertanggung ini tentu akan sangat merugikan dan menyebabkan masalah kemiskinan tidak teratasi.

   Dalam ekonomi makro, pemerintah dituntut dapat menciptakan suasana ekonomi yang stabil dan positif agar selalu tersedia lapangan kerja bagi penduduk negara tersebut.

   Berdasarkan pemaparan sebelumnya kita bisa menyimpulkan tidak hanya kebijakan tidak tepat sasaran yang menyebabkan kemiskinan, namun tanggung jawab para pejabat juga merupakan kunci bagi naik atau turunnya tingkat kemiskinan. Sehingga baik para pembuat kebijakan maupun pelaksananya bertanggung jawab terhadap kemiskinan.

2.  Faktor internal

   Berbicara soal faktor internal, salah satu penyebab seseorang sulit mendapatkan sumber penghasilan/pekerjaan adalah terbatasnya skill/kemampuan dan pengetahuan. Apabila kita mundur lebih jauh lagi, maka kita akan menemukan bahwa minimnya pendidikan maupun pelatihan adalah penyebab utama seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Pendidikan bisa dikatakan merupakan salah satu kunci pengentasan kemiskinan.

    Walaupun pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan formal, masing-masing individu juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam bentuk pendidikan informal. Apabila seseorang tidak memiliki akses pendidikan formal, orang tersebut masih dapat mengkases pendidikan informal untuk meningkatkan skillnya. Sehingga tanggung jawab masing-masing individu juga sangat berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan.

    Selain itu salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah banyaknya pengeluaran untuk hal-hal tidak perlu. Apabila kita melihat contoh di Indonesia, orang-orang kadang lebih mementingkan pengeluaran untuk rokok daripada kebutuhan pokok seperti makanan.

    Jika melihat kedua faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat baik pemerintah maupun rakyat negara tersebut. Diperlukan kombinasi kebijakan yang tepat sasaran, tanggung jawab para pejabat dalam pelaksanaan kebijakan, serta tanggung jawab masing-masing individu.